Kamis, 19 Agustus 2010

Alokasi modal untuk BUMN Rp6,4 triliun

BISNIS INDONESIA: Pemerintah merencanakan alokasi dana untuk penyertaan modal nasional (PMN) kepada BUMN dalam RAPBN 2011 sebesar Rp6,4 triliun atau naik 6,1% jika dibandingkan dengan APBN Perubahan 2010 sebesar Rp6 triliun.

Berdasarkan Nota Keuangan dan RAPBN 2011, PMN tersebut akan dialokasikan untuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebesar Rp1,5 triliun, PT Askrindo dan Jamkrindo untuk program kredit usaha rakyat sebesar Rp2 triliun dan PT Dirgantara Indonesia Rp127 miliar.

Selain itu, PMN untuk PT Pupuk Iskandar Muda Rp1,3 triliun, Perusahaan Penerbit SBSB IV Rp100 miliar, PT Sarana Multigriya Finansial Rp1triliun dan PT Geo Dipa Energi sebesar Rp443,5 triliun. Selain mengalokasikan untuk PMN, dalam RAPBN 2011 pemerintah juga menganggarkan pembiayaan dalam bentuk investasi.

Rencananya dana investasi itu sebesar Rp1,9 triliun atau turun 47,2% jika dibandingkan dengan APBN Perubahan 2010 sebesar Rp3,6 triliun.

Alokasi dana investasi itu untuk investasi reguler sebesar Rp1 triliun dan pembiayaan kredit investasi Rp853,9 miliar. Total alokasi dana untuk PMN dan dana investasi sebesar Rp12,8 triliun, turun 7,8% dari 2010 Rp12,2 triliun.

Merasa terganggu, Menkeu 'ancam' periksa pajak


BISNIS INDONESIA: Di tengah paparan tentang postur APBN yang sangat serius ternyata,  Menteri Keuangan Agus Martowardojo bisa juga bercanda. Tiba-tiba, dia mengancam akan memeriksa pajak hotel tempat acara berlangsung. Apa pasal?

Malam ini, di depan para bankir senior anggota Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) dan Ikatan Bankir Indonesia (IBI), Agus tampak sangat serius memaparkan postur APBN dan strategi yang hendak dilakukan untuk membuat pelaksanaan anggaran efektif. Tiba-tiba speaker di tempat acara mengalami gangguan.

Suara pada acara di sebelah ruangan masuk di sound system tempat acara buka puasa itu berlangsung. Agus mencoba tak mengindahkan suara tersebut. Namun, suara tersebut tak kunjung berhenti.

“Apa perlu kita periksa pajaknya hotel ini [Four Season]? ” ujarnya sembari tersenyum bercanda. Karuan saja celotehan Agus itu disambut tawa dan tepuk tangan undangan yang hadir.

Sesaat kemudian ganguan suara itu menghilang. Namun, kembali keluar. Agus mencoba tak memperdulikan, tetapi suara tersebut kian keras. “Hei Dik [sembari menoleh kepada pembawa acara di sebelah kanan], coba kabelnya dicabut saja. Namun, nanti mati ya sound system-nya,” katanya kembali disambut tawa undangan.

Tak berapa lama suara itu menghilang, setelah petugas hotel kalang kabut mencari penyebab sumber suara

Saat Menkeu 'curhat'
Agus Martowardojo seperti reuni dengan kalangan bankir dalam acara buka bersama, malam ini. Mantan Ketua Umum Ikatan Bankir Indonesia (IBI) itu mencurahkan isi hatinya selama 3 bulan didaulat menjadi menteri keuangan.

Dalam acara yang digelar oleh Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) dan IBI itu, Agus bercerita mulai dari terpilihnya dia menjadi Menkeu, program kerja Kementerian Keuangan hingga meminta dukungan dari kalangan bankir.

“Pada Mei itu saya senang, karena RUPS [rapat umum pemegang saham] di Bank Mandiri kembali memilih saya dan Pak Edwin Gerungan menjadi Komisaris Utama. Jadi masa tugas saya di Bank Mandiri masih 5 tahun lagi," katanya.

Namun, lanjutnya, pada 20 Mei Agus ditunjuk menjadi Menkeu. "Tetapi dalam 3 bulan ini saya masih dalam tahap belajar juga,” ujar Agus dalam sambutannya.

Dia mengaku pernah menghubungi mantan menkeu Sri Mulyani, yang saat ini menjadi Managing Director World Bank, untuk belajar mengenai pengelolaan keuangan negara. Namun, mengutip Sri Mulyani, Agus diminta untuk tidak terlalu khawatir mengingat persoalan di depkeu itu memang sangat kompleks.

“Sri Mulyani bilang, jangan khawatir Pak Agus. Saya sudah mantan saja masih belajar,” paparnya mengutip Sri Mulyani.

Meskipun mengaku baru belajar, Agus ternyata sudah mulai mencoba merombak sistem birokrasi di Kementerian Keuangan, skema pengelolaan utang hingga mengerakkan sejumlah proyek di sektor riil. Untuk itu, dia meminta dukungan dari kalangan perbankan untuk turut serta melakukan pembiayaan kepada proyek-proyek strategis pemerintah, terutama infrastruktur, agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Agus berpesan agar mengelola IBI sebagai wadah organisasi para bankir di mana untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Dia juga meminta bankir untuk selalu meluangkan waktu berkumpul tukar pengalaman. "IBI ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas SDM bankir. Organisasi ini harus terus berkembang guna memenuhi kebutuhan bankir," katanya.

Dalam kesempatan tersebut hadir antara lain Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono, Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya, Dirut Bank Mandiri Zulkifli Zaini, Dirut BCA D.E. Setijoso, Wadirut BNI Felia Salim, dan sejumlah direksi bank nasional.

Menteri Keuangan minta bankir mendukung rencana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang saat ini pembahasannya telah masuk ke Pansus OJK Dewan Perwakilan Rakyat.

Menkeu mengatakan Indonesia membutuhkan pengawas industri jasa keuangan independen yang berdiri sendiri. "Kalau kita ingin masa depan jasa keuangan Indonesia lebih baik lagi, maka sebaiknya kita segera luncurkan OJK."

Lembaga baru ini, lanjutnya, lebih berperan mengawasi jalannya industri jasa keuangan dan tidak akan mengatur hal-hal teknis. Menurut dia, pemerintah dan industri perbankan berkepentingan menjaga perbankan sehat dan tidak bodong.

"Tentu kami akan mencari yang terbaik untuk menjadi pengawas jasa keuangan ini agar tidak terjadi krisis jasa keuangan yang kedua," katanya. Pada saat ini, katanya, draf RUU OJK sedang dibahas di DPR. Setelah disetujui DPR, tambahnya, akan ada masa transisi selama 3 tahun.

Sepenggal Kisah Kala Kang Ibing Jadi Dai

KOMPAS: Raden Aang Kusmayatna Kusumadinata atau gampangnya panggil saja Kang Ibing. Ia adalah sosok yang penuh warna. Mengawali kariernya sebagai pelawak, aktor film, pembawa acara hingga pendakwah. Profesi terakhir dijalani Kang Ibing hingga akhir hayatnya. 

Kang Ibing dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Ia bisa bergaul dengan siapa saja tanpa sekat, tak terkecuali tukang sambit rumput hingga tukang becak.
Obrolannya tentu saja tentang hal-hal yang 'kecil', 'murah', dan merakyat.  Ini berbeda sekali dengan kegiatan Ibing saat hadir bersama "selebriti' yang wangi dan mentereng.

Bergaul dengan  orang-orang bawah memberi keyakinan kepada Kang Ibing untuk tetap menginjak bumi.   Kang Ibing memang bisa merasakan berbagai macam nuansa kehidupan itu. 

Ber'profesi'  sebagai pelawak membawanya lebih banyak melanglang buana. Ia sudah ke Australia dan tentu saja ke berbagai sudut Nusantara.  Inilah yang membuatnya merasakan nikmat hidup ketika bisa mencicipi  nuansa-nuansa kehidupan yang amat berbeda dari waktu ke waktu.

Kepada wartawan HU Kompas, TD Asmadi, di tahun 1997,  mahasiswa drop out Fakultas Sastra jurusan Sastra Rusia Universitas Padjadjaran, Bandung, itu menuturkan kisahnya terlebih sebagai seorang pendakwah. Ada warna dan nuansa yang berbeda.  Ya,  bisa jadi, malam hari  ia berceramah di sebuah hotel mewah dan mentereng, lalu esok harinya memberi siraman rohani pada acara khitanan seorang anak yang orangtuanya sangat sederhana.
  
"Barangkali, biaya seluruh khitanan anak itu hanya cukup untuk membeli makan sepuluh orang yang hadir di hotel tadi malam," ujarnya kala itu.
   
Pada kesempatan lain, ia harus berjalan kaki beberapa kilometer untuk sampai di rumah pengundang, karena kendaraan beroda empat tidak bisa masuk. Padahal beberapa waktu sebelumnya dengan nikmat ia tidur di atas mobil yang melaju di jalan bebas hambatan.

Karena itulah,  ia mengenal betul apa yang dikatakan orang tentang kesenjangan
itu. Ia pernah merasakan hidup di antara mereka yang berlebihan, dan juga di antara mereka yang pas-pasan, bahkan kekurangan. Katanya, "itu yang tidak bisa dirasakan orang lain. Saya sangat bersyukur."
   
Karena berbagai nuansa itu, ia pernah merasakan pengalaman-pengalaman  yang tidak dirasakan orang lain. Ia, misalnya, pernah diarak berkeliling desa siang hari sebelum malam harinya melakukan ceramah. Ia pernah mendapat seekor kerbau, sebagai honor ceramah - yang tentu saja ditolaknya.

Tuturnya, "bagaimana saya membawanya dan bagaimana pula nanti saya
memeliharanya?"
   

Suatu waktu, ketika diundang ke suatu pesantren, ia diajak berbicara
bahasa Arab seorang kyai sepuh.  "Saya hanya bisa senyum-senyum saja, karena memang saya tidak bisa berbahasa Arab," ceriteranya.
   
Pada waktu yang lain, ketika sedang berceramah, ia dibisiki tuan rumah, agar pecinya dimiringkan, persis seperti ketika berperan sebagai Kang Ibing. "Tentu saja bingung, tetapi saya kabulkan juga meski hanya sebentar karena itu permintaan anak tuan rumah yang dikhitan," kata Ibing, yang kala itu berusia 52 tahun.

Rupanya, Ibing diundang atas permintaan anak yang disunat, sehingga ketika Ibing tampil tidak dengan peci yang dipalangkan, sang anak protes.
   
Pada saat lain ia diminta mengobati seorang anak yang sedang sakit. Pernah juga dia diminta menyembuhkan orang yang kesurupan. "Saya tempeleng saja, eh, malah dia sembuh," ujar Ibing.
                               
Menjadi pendakwah bolehlah disebut tidak pernah dicita-citakannya.  Suatu hari ketika Hadori, yang punya warung sate di depan Stasiun Kereta Api Bandung, mengadakan hajatan, yang diundang untuk berceramah tidak datang. Ibing pun diminta tampil, kata tuan rumah, "tiga menit saja."

Jadilah Ibing berdiri di depan dan berbicara seingatnya. "Rupanya ada orang yang tertarik, lalu esok harinya mengundang saya. Begitu seterusnya sampai sekarang," ujar suami seorang istri, Nike Wahyuningsih, dan ayah dari tiga anak, yakni Dikdik Kusumadika, Mega Kusmananda, dan Diane Fatmawati.
   
Meski tidak 'disengaja', dia tidak sembarangan tampil. Ia selalu mempersiapkan segala sesuatunya sebelum muncul. Ia membaca-baca buku yang sesuai dengan yang akan hadir. Ia bisa melakukan itu karena sebelum menjalani 'profesi' pendakwah ini, ia mempunyai kegemaran membaca buku, semua macam buku.
   
"Karena kini saya sering berceramah agama, prioritas buku-buku yang saya beli adalah buku-buku agama," katanya.
  
Membaca buku merupakan kenikmatan tersendiri bagi Ibing. "Kalau kita membaca sebuah buku, rasanya kita ngobrol dengan penulisnya. Karena itu kalau saya baca buku karangan Al Ghazali, serasa saya berbicara langsung dengan Al Ghazali," tuturnya.

Kang Ibing Ingin Bangun Ponpes di Cimalaka

Kang Ibing semasa hidupnya bercita-cita ingin mendirikan sebuah pondok pesantren sebagai sarana dirinya untuk berdakwah.

"Bapak pernah bilang ingin mendirikan pesantren di Cimalaka, Sumedang. Selain itu bapak juga ingin melihat anak-anaknya berhasil," kata anak pertama almarhum, Dikdik Kusmadi (32), di Bandung, Kamis (19/8/2010) malam.

Ia mengatakan, selama ini ayahnya memang mengidap penyakit jantung, namun tidak pernah mengeluh.  "Kalaupun sakit tidak pernah mengeluh, bapak tetap melakukan aktivitasnya terutama berdakwah," kata Dikdik.

Raden Aang Kusmayatna Kusumadinata atau Kang Ibing lahir pada 20 juni 1946. Kang Ibing meninggal pada Kamis sekitar pukul 20.45 WIB.

Almarhum meninggalkan satu orang istri, Nike Wahyu Ningsih dan tiga anak, Dikdik Kusmadi, Mega Kusmanada, dan Diane Fatmawati.

Seniman sunda yang juga pelawak ini meninggal dunia di Rumah Sakit Al Islam Bandung. "Benar, pukul 20.45 tadi Kang Ibing meninggal dunia di UGD Rumah Sakit Al Islam," kata operator Rumah Sakit Al Islam Abu Agna.

Sok Jagoan Malaysia

EDITORIAL MEDIA INDONESIA

SUDAH lama bangsa ini kerap dilecehkan dan dipermalukan negara tetangga Malaysia. Kini, hal itu terulang kembali justru di saat bangsa ini masih hangat memperingati hari kemerdekaan yang ke-65. Itulah yang terjadi ketika tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Republik Indonesia ditangkap polisi perairan Malaysia, empat hari menjelang peringatan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus.

Apa yang dilakukan Malaysia itu menampar keras harga diri bangsa ini karena petugas Republik Indonesia itu ditangkap justru di perairan Indonesia, saat petugas DKP itu sedang menggelandang tujuh nelayan Malaysia yang diduga melanggar wilayah perbatasan dan mencuri ikan. Lebih merendahkan lagi, setelah Jakarta melakukan protes dan mengadakan negosiasi, tiga petugas DKP itu memang kemudian dibebaskan, tapi dengan imbalan Indonesia juga membebaskan tujuh nelayan Malaysia.

Yang juga perlu diketahui seluruh rakyat Indonesia, tiga petugas Republik Indonesia itu diborgol, dipakaikan baju tahanan, dan dipukuli. Tapi kata Dubes Malaysia, mereka diperlakukan dengan baik dan menurut Menlu RI, mereka dimintai keterangan. Sebaliknya, nelayan Malaysia diberi pakaian baru, diperlakukan seperti tamu agung. Bukan kali ini saja harga diri bangsa ini, bahkan kedaulatan negara ini, diinjak-injak Malaysia.

Ironisnya, ruang arogansi Malaysia itu kian mendapat tempat akibat sikap lembek pemerintah RI. Padahal, Pulau Sipadan-Ligitan telah lepas ke tangan Malaysia dan Blok Ambalat menjadi incaran baru untuk dikuasai Kuala Lumpur dengan melakukan berbagai tingkah sok jagoan di kawasan itu. Semua itu belum cukup. Mereka juga berkelakuan kurang ajar terhadap tenaga kerja Indonesia yang mencari nafkah di Malaysia. Selalu saja muncul cerita memilukan, terutama menimpa pekerja perempuan.

Publik juga belum melupakan insiden pemukulan terhadap wasit karate Indonesia Donald Pieter Luther Kolopita oleh empat polisi Diraja Malaysia saat mengikuti kejuaraan resmi pada Agustus 2007. Begitu juga dengan pencomotan lagu Rasa Sayange asal Sulawesi/Maluku yang dijadikan jingle iklan pariwisata Malaysia Truly Asia, karena diklaim sebagai lagu asli Malaysia. Itulah sejumlah kasus yang memperlihatkan betapa Malaysia dengan seenaknya bisa dan mampu menyepelekan serta mempermalukan Indonesia.

Sok superior dan arogan itu sebagian tentu karena adalah fakta Malaysia memiliki sejumlah keunggulan jika dibandingkan dengan Indonesia. Kemajuan ekonominya memang membanggakan. Warganya lebih sejahtera dari anak bangsa ini. Sebagai gambaran, kita tidak tahu persis seberapa dalam dan seberapa kuat Malaysia telah menguasai kelapa sawit Indonesia.

Gambaran lain, dari segi pendidikan, sebelumnya orang Malaysia belajar di berbagai universitas di Indonesia. Sekarang menjadi terbalik, orang Indonesia yang belajar di sana. Bahkan, bangga meraih doktor dari Malaysia. Akan tetapi, pasti bukan hanya karena itu Malaysia berani melecehkan dan mempermalukan Indonesia.

Hal itu terjadi karena sikap lembek pemerintah RI dalam menghadapi kekurangajaran Malaysia. Ada wibawa pemerintah yang hilang sehingga Malaysia berani seenaknya terhadap anak bangsa ini, terhadap kedaulatan negara ini. Sampai kapan semua itu kita biarkan? Harus ada wibawa yang ditegakkan kembali sebagai negara yang besar dan berdaulat. Dan jangan beri hati kepada Malaysia berlama-lama! Kecuali, harga diri bangsa sudah mati!

BPLS Kendalikan Semburan Air Bercampur Gas di Panti Asuhan

SIDOARJO: Ada saja ulah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang melakukan pemasangan pipa pada semburan air mengandung gas di panti asuhan Desa Jatirejo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Sudah tak bertanggung jawab atas pembayaran sisa tanggunagn pada warga terdampak, penutupan semburan dengan pipa paralon ini dilakukan BPLS dengan dibantu warga dan penghuni panti asuhan Nurul Azhar. Pemasangan pipa ini dilakukan agar semburan air tidak menggenangi komplek panti asuhan dan tidak meluber ke Jalan Raya Porong.

Dengan pemasangan pipa ini, air yang keluar dari semburan tidak lagi menyembur ke udara melainkan dialirkan ke sungai. Setelah ditutup dengan pipa genangan air di lokasi panti asuhan juga surut sedikit demi sedikit.

Seperti diketahui, semburan air bercampur gas dengan kadar 45% muncul di dalam komplek panti asuhan Nurul Azhar, Kamis pagi. Semburan air akibat tekanan air permukaan tanah tersebut sebelumnya sempat mencapai ketinggian lima meter.

Bulog Jatim siap distribusikan gula


SURABAYA: Perum Bulog Sub Divisi Regional (Divre) Jawa Timur menyatakan kesiapan mendistribusikan gula dengan mekanisme pengadaan dan pendistribusian mirip beras miskin (raskin) guna menjamin ketersediaan dan stabilitas harga di tingkat pasar.

Kepala Bulog Jatim Agusdien Fariedh mengatakan, kesiapan ini sebagai langkah awal menjawab kebijakan one gate policy dalam tata niaga gula di Indonesia. Pendistribusian Gula melalui Bulog, lanjut Faridh, diproyeksikan dapat menekan maupun mentabilkan harga komoditas gula yang saat ini kian melambung.

Namun hingga saat ini, Bulog Jatim masih menunggu kepastian dan surat keputusan penunjukan secara resmi. “Segala sesuatunya sudah disiapkan, karena pada 2009, sudah mendistribusikan sedikit gula dari total produksi, yaitu sebesar 262.650 ton,” kata Faridh saat dikonfirmasi Bisnis, kemarin.

Sementara data pada 2009, dengan sistem keagenan Bulog Jatim telah berhasil menjualkan gula produksi regional sebanyak 262.650 ton lebih banyak dari total target sebesar 168.750 ton. “Pada pendistribusian gula 2009, bulog hanya menjualkan setelah membeli gula hasil produksi dari PTPN yang ada di Jatim,” kata Faridh.

Bulog, kata Faridh, sudah menyiapkan pola pendistribusian keagenan yang menyerupai pembagian raskin di sejumlah daerah. Pola ini akan menjamin ketersediaan gula di seluruh wilayah Indonesia dengan harga yang lebih kompetitif. “Bulog memiliki jaringan logistik dan distribusi yang sudah tersedia bahkan hingga pada tingkat kabupaten,” kata Faridh.

Pola pergudangan dan penyimpanan gula pun juga telah disiapkan. Bulog merencanakan akan menyimpan gula diruangan yang bersebelahan dengan penyimpanan beras. “Untuk komoditas gula, Bulog akan menyimpan bersama beras disejumlah gudang yang tersedia, namun tidak akan dijadikan satu rungan dengan beras,” kata Faridh.

Terhitung, pada seluruh gudang bulog yang tersebar di 33 kabupaten/kota di Jatim, hanya ¼ terisi atau 375.570 ton cadangan beras pemerintah dan raskin. Sebanyak ¾ selebihnya masih kosong dari total 1.267.650 ton daya tampung.  “Gudang Bulog di seluruh jatim masih banyak tempat untuk menyimpan gula yang dibeli dari pemerintah,” kata Faridh.

Stabilitas harga dan ketersediaan stok gula diseluruh daerah harus tetap diperhitungkan secara matang. Namun, kata Faridh, hingga kini pemerintah juga belum memberikan penugasan secara resmi kepada Bulog untuk menjadi stabilisator gula. Pada 2009, Bulog hanya ditugaskan membantu menenjualkan gula milik PTPN X, PTPN XI, dan RNI yang bersifat keagenan. Sementara untuk musim I giling 2010 ini, Bulog belum mendapatkan surat dari pusat untuk menjualkan gula mereka.

Kredit membengkak
Selain kesiapan Bulog menangani pendistribusian dan penjualan komoditas gula, sebenarnya masih banyak masalah yang harus pemerintah dan bulog siapkan terkait regulasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembelian dan pembayaran gula.

Terlihat pada pendistribusian raskin, masih banyak warga yang tidak membayar tepat pada waktunya. Akibatnya, kredit dana talangan Bulog dari sejumlah bank untuk membeli beras dari petani dinyatakan seret. Sebanyak Rp22 miliar pada 2009 dana pembayaran raskin tertunggak di jatim. “Bulog berharap kepada pemerintah untuk memberikan regulasi berupa pembelian gula pada pihak PTPN maupun RNI,” kata Faridh.ASHARI PURWO

Rupiah perkasa, importir targetkan kenaikan 5%

Ashari Purwo

SURABAYA: Melihat situasi nilai tukar rupiah yang makin perkasa, sejumlah importir Jawa Timur kian gencar mendatangkan barang konsumsi dengan menargetkan kenaikan 5% pada impor komoditas nonmigas.

Ketua Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Jatim Judy Purwoko mengatakan, kenaikan angka impor jatim akan terlihat berdasar skala konvensional menguatnya rupiah. Angka impor nonmigas diprediksi naik sebesar 5% dari rata-rata kenaikan pada semester I/2010. “Saat rupiah menguat dipastikan importir akan lebih gencar mendatangkan barang,” kata Judy kepada Bisnis saat dihubungi melalui ponselnya, pagi ini.

Judy menjelaskan, menguatnya rupiah beberapa bulan terkahir, sekira Juli, sangat berdampak pada meningkatnya kebutuhan. Berdasar data rata-rata per hari, sedikitnya 400 dokumen impor masuk melalui pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Angka tersebut diprediksi naik sebanyak 20 dokumen per hari menyusul penguatan rupiah. “Teori menguatnya finansial sangat berpengaruh pada akses peningkatan kebutuhan,” kata Judy.

Judi menambahkan, kenaikan impor pada komoditas nonmigas pada Juli hingga menjelang Lebaran tidak dapat dielakkan. Hal ini dikarenakan, pola konsumtif warga yang sudah sangat sulit dihindari. “Melihat kondisi itu, importir akan terus menggerojok dengan mendatangkan barang dari luar negeri hingga pertengahan puasa,” kata Judy.

Sementara, data Badan Pusat Stsatistik (BPS) Jatim merinci, impor pada Juni mencapai US$1.050,40 juta atau naik 20,12% dibanding impor non migas bulan Mei 2010 yang hanya mencapai US$874,47 juta. Sedangkan selama Januari–Juni 2010 impor non migas mencapai US$5.611,75 juta atau mengalami kenaikan sebesar 47,88% dibanding periode yang sama tahun 2009 yang mencapai US$3.794,73 juta.

Selama bulan Juni 2010 impor non migas Jawa Timur didominasi oleh besi dan baja dengan nilai US$120,15 juta, diikuti mesin dan pesawat mekanik sebesar US$108,47 juta, ampas sisa industri makanan US$70,92 juta, plastik dan barang dari plastik US$59,19 juta, serta gandum-ganduman sebesar US$52,08 juta.

Menurut negara asal, China merupakan negara pemasok barang impor non migas Jawa Timur terbesar selama bulan Juni 2010 dengan nilai sebesar US$239,92 juta, diikuti Jepang US$78,18 juta, Amerika Serikat US$75,56 juta, Thailand US$68,38 juta dan Argentina sebesar US$57,71 juta. 

Rupiah perkasa, ekspor kopi gulung tikar

SURABAYA: Makin perkasanya Rupiah terhadap mata uang Dollar membuat Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Jawa Timur kian was-was menghadapi ancaman kerugian, karena harga beli ditingkat petani lebih tinggi dibanding nilai jual ekpsornya.

Ketua AEKI Jatim, Ichwan Nur Sidik mengatakan kerugian akibat terus menguatnya rupiah hingga menyentuh angka kisaran Rp8.900 membuat ekspor komoditas kopi semakin melemah. Melemahnya nilai tukar Dollar terhadap Rupiah sangat berpengaruh, karena sebelumnya eksportir sudah punya rencana standar rupiah, yakni pada angka Rp9.000. “Jika keadaan Rupiah semakin menguat, berarti kerugian sudah di depan mata,” kata Ichwan saat dikonfirmasi Bisnis, pagi ini.

AEKI mengaku sangat kesulitan memberikan benteng pada kondisi terus menguatnya rupiah. Pasalnya, lanjut Ichwan, para eksportir membeli kopi dengan mata uang Rupiah dengan penerimaan dari negara tujuan dalam bentuk mata uang Dollar. Dengan begitu, rugi, atau bahkan rugi besar menjadi ancaman bagi sektor ekspor kopi.

Bagi AEKI, lanjut Ichwan, keadaan ini sangat dilematis. Jika kopi, sebagai komoditas ekspor, dari petani tak terbeli sudah dapat diperkirakan berapa banyak petani kopi yang akan beralih menanam komoditas lain. “Hal itu, yang sangat kami takutkan. Enguatan rupiah sangat menjadi dilema bagi AEKI,” kata Ichwan.

Berdasar pembukuan hingga akhir semester I/2010 ekspor pada komoditas ini hanya mencapai hanya mencapai 34,87 ribu ton dengan nilai US$59,60 juta, lebih tinggi dibanding 2009 yang hanya 33,22 ribu ton dengan nilai US$59,53 juta. “Pada komoditas yang semakin diminta di pasar eropa dan asia ini hanya terdapat kenaikan sekitar 5% pertahun pada nilainya,” kata Ichwan.

Ichwan bersama seluruh pengusaha kopi di Jatim berharap pemerintah dapat menjaga kestabilan nikai tukar rupiah. Diakui, keadaan ini hanya akan menguntungkan importir dengan biaya beli dan pengapalan yang lebih rendah. “Asalkan nilai rupiah tidak menguat drastis, pasar kopi yakin masih membaik dengan nilai jangka panjang masih bagus,” kata Ichwan.

Masalah naik turunnya nilai tukar rupiah, lanjut Ichwan, sudah menjadi dinamika ekspor kopi selama ini. Sehingga AEKI juga berharap pada pihak perbankan dapat memberikan suku bunga yang rendah. “Pemerintah harus mempertahankan kurs nilai tukar agar bisa stabil, agar pasar bisa menerima secara perlahan,” kata Ichwan.

Kabar turunnya stabilitas sejumlah komoditas ekspor nonmigas, akibat rupiah yang makin perkasa, sangat berbanding terbalik dengan impor yang justru menargetkan kenaikan sebanyak 5% perbulan pada komoditas nonmigas awal semester II/2010..

Ketua Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Jatim Judy Purwoko mengatakan, kenaikan angka impor jatim akan terlihat berdasar skala konvensional menguatnya rupiah. “Saat rupiah menguat dipastikan importir akan lebih gencar mendatangkan barang,” kata Judy kepada Bisnis saat dihubungi melalui ponselnya, pagi ini.

Judy menjelaskan, menguatnya rupiah beberapa bulan terkahir, sekira Juli, sangat berdampak pada meningkatnya kebutuhan. Berdasar data rata-rata per hari, sedikitnya 400 dokumen impor masuk melalui pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Angka tersebut diprediksi naik sebanyak 20 dokumen per hari menyusul penguatan rupiah. “Teori menguatnya finansial sangat berpengaruh pada akses peningkatan kebutuhan,” kata Judy.

Judi menambahkan, kenaikan impor pada komoditas nonmigas pada Juli hingga menjelang Lebaran tidak dapat dielakkan. Hal ini dikarenakan, pola konsumtif warga yang sudah sangat sulit dihindari. “Melihat kondisi itu, importir akan terus menggerojok dengan mendatangkan barang dari luar negeri hingga pertengahan puasa,” kata Judy.

Sementara, data Badan Pusat Stsatistik (BPS) Jatim merinci, impor pada Juni mencapai US$1.050,40 juta atau naik 20,12% dibanding impor non migas bulan Mei 2010 yang hanya mencapai US$874,47 juta. Sedangkan selama Januari–Juni 2010 impor non migas mencapai US$5.611,75 juta atau mengalami kenaikan sebesar 47,88% dibanding periode yang sama tahun 2009 yang mencapai US$3.794,73 juta.

Menurut negara asal, China masih merupakan pemasok barang impor nonmigas Jatim terbesar selama bulan Juni 2010 dengan nilai sebesar US$239,92 juta. Diikuti Jepang senilai US$78,18 juta, Amerika Serikat senilai US$75,56 juta, Thailand senilai US$68,38 juta dan Argentina sebesar US$57,71 juta.

Angka kemiskinan yang selalu dijawab turun

SURABAYA: Sejak sebulan terakhir Badan Pusat Stsatistik (BPS) Jawa Timur mengeluarkan berita resmi terkait menurunnya angka kemiskinan, data itu melengkapi angka inflasi yang membubung tinggi dan turunnya nilai tukar petani dan nelayan dari bulan ke bulan.

Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Jawa Timur pada Maret 2010 sebanyak 5,529 juta (15,26%), turun dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2009 yang sebesar 6,022 juta (16,68%). Pada data tersebut, diindikasikan bahwa rata-rata ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Data BPS merinci, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun lebih besar daripada daerah perdesaan. Selama periode Maret 2009-Maret 2010, penduduk miskin di daerah perdesaan hanya berkurang 218,32 ribu, sementara di daerah perkotaan berkurang 274,97 ribu orang. periode Maret 2009-Maret 2010, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun.

Kepala BPS Jatim Irlan Indrocahyo mengatakan, berkurangnya angka kemiskinan di Jawa Timur tersebut atas berhasilnya kinerja pemerintah dalam mengatasi kurangnya lapangan kerja dan meledaknya angka angkatan kerja. Hingga, pada akhirnya seluruh penduduk berhasil meningkatkan angka pendapatan per kapita. “Data turunnya penuduk miskin tersebut berdasar perbandingan dari tahun 2009,” kata Irlan saat jumpa pers, pekan lalu.

Benar, turunnya angka kemiskinan sangat berkorelasi dengan meningakatnya investasi pada sekator ekonomi dengan indikasi bertambahnya lapangan kerja yang akan berdampak langsung pada seluruh sektor sosial turunnya angka pengangguran.Data tersebut sekaligus memberikan gambaran indeks keparahan kemiskinan juga turun dengan demikian tingkat daya beli masyarakat juga menurun.

Banyak yang perlu dipertanyakan, mulai dari paparan data dan keterangan keberhasilan pemerintah menarik investor hingga berdampak mengurangi pengangguran. Selain perbandingan data pada 2009, yang kurang relevan mengingat pertumbuhan penduduk Jatim sangat besar juga data indeks lain yang dilanssir kurang mendukung meningkatnya daya beli masyarakat.

Data nilai tukar petani (NTP) Jatim pada Juli 2010 malah turun 0,08% dari 98,65 menjadi 98,57. Data nilai tukar nelayan (NTN) Jatim pada Juli 2010 sebesar 141,37 (2005=100) atau turun 0,98% dibanding NTN bulan Juni 2010. Penurunan NTP dan NTN ini disebabkan karena kenaikan indeks harga yang diterima (It) justru lebih kecil dari kenaikan indeks harga yang dibayar (Ib).

Turunnya angka sejumlah nilai tukar pada sebagian besar penduduk Jatim, yang notabene bermatapencaharian sebagai petani, membuktikan bahwa kehidupan mereka semakin sulit. Karena, tidak semua kebutuhan pokok mereka dapat dipenuhi secara layak. Banyak keperluan yang mereka butuhkan justru naik.

Inflasi di jatim pada Juli 2010 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok bahan makanan sebesar 5,71%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,78%, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,30%,  kelompok kesehatan 0,21%, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,38% dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan naik sebesar 1,86%.  Sementara itu, kelompok sandang mengalami deflasi sebesar 0,71%.

Sejumlah komoditas lain yang memberikan sumbangan terbesar terhadap terjadinya inflasi adalah beras, cabe rawit, daging ayam ras, bawang putih, telur ayam ras, cabe merah, bawang merah, bandeng dan kontrak rumah. Bahkan, pembayaran jasa perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang biasanya tidak mempengaruhi inflasi, pada bulan ini pun juga ikut mempengaruhi.

Begitulah utak-atik data angka BPS, mulai data pengangguran, inflasi, dan nilai tukar sebagian besar penduduk, yang sekiranya tergambar timpang. Di sisi angka pengangguran yang turun, masih ada sejumlah komoditas bahan pokok yang tidak terbeli karena harganya mengalami kenaikan signifikan. Ketimpangan data itu, juga ditegaskan di salah satu kabuaten dengan kenaikan investasi yang cukup tinggi, Kabupaten Pasuruan.

Di Kabupaten Pasuruan, secara resmi Wakil Bupati Eddy Paripurna mengatakan, berdasar data hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 BPS jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur meningkat sebanyak 130.580 orang karena masih terbatasnya jumlah lapangan kerja dan kesempatan usaha. “Sehingga berdampak pada peningkatan jumlah angkatan kerja yang belum mendapat kesempatan kerja,” kata Eddy.

Meledaknya angka pengangguran di Pasuruan juga mengindikasikan menipisnya angka kemampuan dan penurunan daya beli yang dimiliki masyarakat. Padahal, di Pasuruan sedikitnya 1.300 macam perusahaan asing dan lokal serta ribuan usaha kecil menengah (UKM) berdiri berdampingan. “Meledaknya jumlah penduduk juga dimungkinkan menjadi salah satu pemicu meningkatnya jumlah pengangguran,” kata Eddy.

Berdasarkan uraian di atas data inflasi dan turunnya angka NTN dan NTP di Jatim, serta meledaknya angka pengangguran sangat berbanding terbalik dengan data kemiskinan yang dilansir BPS. Menurut kumpulan data tersebut, yang berisi tentang pengantar keberhasilan pemerintah mengatasi kemiskinan dan menekan angka pengangguran, seperti tak ubahnya data iming-iming.

Boleh dikatakan, hingga saat ini pemerintah masih lebih ingin dan tertarik mengutak-atik angka seolah-olah lapangan kerja memang bertambah, misalnya. Utak-atik angka naik investasi, turun pengangguran dan sebagainya masih lebih dominan daripada bertindak riil dan memberikan kebijakan yang lebih membumi memperjuangkan kepentingan rakyat.ASHARI PURWO

Kenaikan si hijau yang tak ramah

SURABAYA: Pemerintah berencana menyamakan tarif elpiji dengan dalih disparitas harga antara gas elpiji kemasan 3 kilogram dengan 12 kilogram hingga memicu banyaknya kecurangan, dan kabarnya konsep penyetaraan akan diumumkan hari ini.

Banyak pihak medesak, untuk membatalkan penaikan guna penyetaraan harga gas dalam tabung hijau hasil konversi minyak tanah itu. Pasalnya, konsep penaikan harga gas hanya mengacu pada antisipasi tindak kriminal dari sekelompok oknum pengoplos gas 3 kilogram ke dalam tabung 12 kilogram. Bukan pada aspek keekonomisan, sosial dan kemasyarakatan. Karena, pelaksanaannya masih memerlukan pengkajian yang mendalam karena menyangkut program konversi bahan bakar minyak tanah ke gas.

Jika pengoplosan adalah pangkal masalah, pemerintah dan PT Pertamina sebagai leading sector hanya harus meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan pada tingkat distributor maupun pengecer. Penyelesaian bukan pada menaikkan harga komoditas. Penaikan itu hanya menunjukkan ketidakpedulian pemerintah terhadap penderitaan rakyat. Dan jangan sampai niat baik pemerintah menghilangkan disparitas harga, malah masyarakat yang menjadi sasaran melambungnya harga si bulk hijau.

Pemerintah hanya cukup memberikan efek jera kepada pengoplos, dengan meningkatkan pengawasan. Bukan pada penaikan harga yang justru mengorbankan rakyat kecil. Saat ini, masyarakat masih dibingungkan dengan perubahan kebiasaan dari minyak tanah menjadi memakai tabung gas, karena minimnya sosialisasi dari Pertamina dan pemerintah.

Selain itu, penaikan dipastikan mendorong para spekulan beraksi menaikkan harga barang. Sudah banyak pengalaman mengajarkan, bahwa mewacanakan kenaikan harga energi akan mendorong spekulan memicu kenaikan harga sejumlah bahan pokok. Seperti halnya penaikan tarif dasar listrik (TDL) dan bahan bakar minyak. Banyak spekulan lantas dengan seenaknya menaikkan harga gula dan beras, dengan alasan listrik mahal dan biaya angku juga mahal.

Segala konsekuensi yang dihadapi masyarakat adalah beban hidup yang semakin berat. Inflasi hanya didorong pada naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok, tidak ada aspek investasi. Daya beli masyarakat turun sementara harga kebutuhan pokok naik tajam. Sementara pemerintah, hanya mengandalkan operasi pasar dan memberikan pernyataan “Ini dampak psikologis pasar”.

Pemerintah sebagai enentu kebijakan harus pandai berhitung, terutama kalkulasi dengan mata terbuka. Penaikan harga gas elpiji, harus ada rentang waktu yang cukup panjang sebelum menambah beban baru bagi warga yang hidupnya semakin terhimpit. Memperhitungkan aspek sosial juga tak kalah penting. Menjelang serangkaian hari raya umat beragama, mulai Lebaran hingga Natal dan kebutuhan memasuki bulan Ramadan, kenaikan elpiji tentu akan sangat memukul ekonomi masyarakat bawah. Pengkajian penaikan harga diperlukan komposisi yang sesuai lengkap dengan kompleksitas yang tinggi.

Memang, penaikan elpiji hanya sebuah wacana bentuk penyelesaian tindak kriminal oleh pengoplos. Namun, penyelesaian yang dilontaran justru mengarah pada penaikan penaian elpiji. Bukan pada pembentukan satgas, tim khusus, atau malah regulasi lain yang memberikan pengetatan SNI kepada seluruh perangkat hingga masyarakat benar-benar merasa aman menggunakan tabung kecil bersubsidi.

Sementara, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Provinsi Jawa Timur mendesak pemerintah untuk segera kembali menyediakan secara lancar minyak tanah (mitan) bersubsidi untuk memperkecil banyaknya kasus ketimpangan ada elpiji bersubsidi, 3 kilogram.

Ketua YLKI Jatim Said Sutomo mengatakan, mahalnya harga yang harus dibayar konsumen, saat elpiji mengalami gangguan hingga tak jarang mengakibatkan kecelakaan, cukup menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk memberikan pilihan. Selain itu, masih banyak konsumen yang belum tahu bagaimana menggunakan kompor elpiji karena minimnya sosialisasi penggunaan dan standar tindakan pengamanan saat terjadi tabung gas mengalami kebocoran dari pertamina.

Said memaparkan, penyediaan opsi dari pemerintah harus segera dilakukan mengingat banyaknya kasus pada elpiji 3 kilogram. Mulai dari meledaknya gas pada tabung elpiji dan penyediaan komponen yang tidak berstandar, termasuk tabung, selang, regulator. “Serta pengurangan volume isian yang tidak terstandar yang semuanya bisa hingga mengakibatkan kecelakaan yang menelan korban jiwa,” kata Said.

Bedasar data situs resmi YLKI Jatim, sejak awal program konversi elpiji kemasan 3 kg, terdapat 88 kasus ledakan tabung gas elpiji di seluruh Indonesia. Menurut penelusuran dari YLKI, setidaknya ada 66% atau sekitar 29,5 juta tabung gas dari 44 juta tabung gas elpiji yang tidak layak pakai. Sebanyak 50% atau 22 juta unit kompor tidak layak pakai dan sekitar 20% atau 8,8 juta unit regulator yang tidak memenuhi SNI. Bahkan, 100% selang yang digunakan masyarakat saat ini tidak layak.

Menanggapi isu kenaikan harga tabung elpiji berukuran tiga kilogram, Assistant External Relation PT Pertamina Regional V Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara Barat - Nusa Tenggara Timur, Eviyanti Rofraidah menambahkan, sampai sekarang belum ada ketentuan apa pun dari Pemerintah Pusat. “Saat ini, sepertinya Pemerintah Pusat masih menghitung besaran subsidi yang diberlakukan mendatang,” kata Evy.

Terkait stok elpiji, ia membenarkan, sampai kapanpun berapa yang diminta oleh pasar akan dipenuhi Pertamina mengingat pihaknya memiliki ketersediaan cukup. “Selain itu, kami didukung oleh besarnya kapasitas produksi dari sejumlah depot elpiji yang berada di sejumlah titik di Jawa Timur. Salah satunya Depot Elpiji Tanjung Perak,” kata Evy.ASHARI PURWO

Jatim siap sebar 2.000 paket sembako


SURABAYA: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyiapkan sedikitnya 2.000 paket bahan pokok untuk pasar murah seiring upayanya mengantisipasi kenaikan harga sejumlah komoditas bahan pokok selama Ramadan hingga Lebaran.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim, Zainal Abidin mengatakan, setidaknya harga sejumlah bahan pokok bisa stabil di tingkat pasar dengan pemerintah mengadakan pasar murah. Pengendalian harga akan dilakukan di tuju titik kotayang dianggap memiliki potensi kenaikan harga cukup tinggi. “Dinataranya Bojonegoro, Madiun, Trenggalek, Malang, Jember, Surabaya, dan Pamekasan,”kata Zainal, satt dikonfirmasi, pagi ini.

Sejumlah paket yang disebar di sejumlah daerah itu berisikan lima kilogram beras. Selain itu, satu kilogram minyak goreng dan satu kilogram gula pasir. Diproyeksikan, upaya ini dapat membantu masyarakat kalangan menengah ke bawah yang belum bisa menjangkau pemberlakuan harga berbagai komoditas bahan pokok. “Sedangkan pelaksanaan pasar murah telah direncanakan dengan Asisten III Bidang Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Provinsi Jatim,” kata Zainal.

Mekanismenya, lanjut Zainal, dilakukan dengan sistem pembelian memakai kupon yang akan dibagikan oleh kabupaten/kota kepada warga miskin. Realisasi pasar murah penting dilaksanakan segera mengingat harga sejumlah bahan pokok di Jatim fluktuatif khususnya pada momen keagamaan seperti sekarang. “Meski stok pangan di Jatim aman, kami tetap perlu mengadakan rapat pembahasan pelaksanaan pasar murah,” kata Zainal.

Terkait harga jual di pasar murah tersebut, jelas dia, beras yang di pasar seharga Rp6.500 perkilogram menjadi Rp5.500 perkilogram. Lalu, harga gula dan minyak goreng yang awalnya Rp9.500 perkilogram dijual menjadi masing - masing Rp7.500 perkilogram.

Sementara itu, ketua umum yayasan lembaga perlindungan konsumen indonesia (YLKI) Jatim Said Sutomo memberikan imbauan pada seluruh masyarakat terkait kewaspadaan membeli barang di pasar murah. YLKI mengingatkan konsumen agar mewaspadai penjualan produk kedaluarsa serta mengandung bahan pewarna, formalin, melamin dan bahan berbahaya lain.jelang bulan Puasa. “Masyarakat perlu meneliti seluruh barang terutama bahan makan yang dijual di pasar murah,” kata Said.

Said melanjutkan, distributor dan pedagang sering memanfaatkan tingginya permintaan barang menjelang Ramadan. Begitu juga untuk produk parsel.  “Sebaiknya teliti sebelum membel dan jeli, jangan sampai produk yang dibeli habis masa pakainya,” kata Said.

Selain ityu, menjelang Lebaran, kewaspadaan juga harus lebih ditingkatkan pada produk bahan makan impor, terutama dari China. Diprediksi, banyak importir memanfaatkan kondisi Ramadan dan Lebaran untuk mengeruk untung sebanyak-banyaknya. “kewaspadaan harus segera ditingkatkan. Masih banyak produk impor yang belum mencantumkan informasi konsumsi yang jelas pada setiap kemasannya,” kata Said.

Pemasangan pipa picu tersendatnya BBM di Bojonegoro

SURABAYA: Pemasangan jalur distribusi depo pertamina Tuban memicu tidak tersedianya bahan bakar minyak bersubsidi berjenis solar dan premium di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dua hari terakhir.

Humas Pertamina Regional V Jawa Timur Eviyanti Rofaida membenarkan tersendatnya pasokan BBM pada tiga dari 16 stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) di Bojonegoro sejak dua hari kemarin dikarenakan pemasangan pipa baru pada Depo Transit Pertamina Tuban. “Pemasangan pipa baru membuat jalur distribusi Bojonegoro untuk sementara dialihkan dari depo Surabaya,” kata Evi, saat dikonfirmasi Bisnis, kemarin.

Seluruh pasokan solar dan premium di Bojonegoro pada dua hari kemarin, Evi melanjutkan, diambil alih depo Pertamina Surabaya. Pasokan akan sedikit tersendat waktu tempuh untuk pengiriman suplai. Akibatnya, pembelian BBM di tiga SPBU yang ada di wilayah itu, juga memicu terjadinya antrean panjang.

Namun sejak kemarin, lanjut Evi, distribusi BBM bersubsidi untuk wilayah Bojonegoro yang tersendat sudah berangsur normal. Bahkan, pada jenis solar sudah terpasok sejak lusa sore. Pasca tersendatnya distribusi BBM, Pertamina Jatim menyatakan, pasokan BBM aman selama Ramadan hingga akhir Lebaran dengan proyeksi ledakan penggunaan bahan bakar pada saat arus mudik dan balik.

Berdasar pantauan Bisnis, kelangkaan BBM terjadi di Bojonegoro selama dua hari terakhir. Sejumlah SPBU di Kecamatan Kota maupun pinggiran tidak melayani penjualan kepada konsumen dengan alasan, pasokan bensin maupun solar tidak tersedia. SPBU-SPBU yang mengalami kelangkaan BBM di antaranya berada di Jalan Sawunggaling, Jalan Veteran, Jalan Ahmad Yani, dan Kelurahan Jetak. Juga, SPBU di Kecamatan Balen, Sumberrejo, dan Desa Tulungagung, Kecamatan Baureno.

Sementara jaminan keamanan pasokan juga dijanjikan Pertamina pada bahan bakar cair jenis elpiji dengan estimasi penaiakan pengguaan elpiji sebesar 25%. Pertamina menjamin tidak ada kelangkaan stok elpiji. Sampai sekarang, rata - rata pasokan di seluruh wilayah bisnis kami mencapai 2.500 metrik ton per hari. Dari total pasokan tersebut, di Jawa Timur memberikan kontribusi sekitar 2.100 metrik ton per hari dan sisa 400 metrik ton per hari menyebar di Bali maupun Nusa Tenggara Barat dan Timur.ASHARI PURWO

Sektor Riil Butuh Perhatian Khusus

JAKARTA: Manajemen perbankan perlu membuat terobosan kebijakan untuk lebih memacu penyaluran kredit usaha rakyat. Pengembangan usaha kecil dan menengah kini patut menjadi prioritas nasional untuk lebih memeratakan sektor riil dan pertumbuhan perekonomian.

Demikian disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan seusai membuka Ramadhan Fair Ukea-Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) di Pasaraya Grande, Jakarta, Kamis (12/8/2010).

Turut hadir Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi, CEO Pasaraya Grande Abdul Latief, pene liti senior Center for Strategic and International Jusuf Wanandi, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Eivind S. Homme, dan pejabat sementara Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Peter van Rooij.

"Kami sudah mengevaluasi penyaluran KUR oleh enam bank nasional dan 13 bank pembangunan daerah. Kuartal I-2010 memang agak terlambat karena relaksasi kebijakan dan mereka sekarang sudah membuat penetrasi kebijakan supaya target semester II-2010 ini bisa tercapai," ujar Syarifuddin.

Pemerintah mengalokasikan KUR sebanyak Rp 100 triliun untuk lima tahun. Sebanyak Rp 90 triliun disalurkan melalui 19 bank dan Rp 10 triliun lagi melalui Jamkrindo dan Askrindo.

Pemerintah telah mempermudah prosedur penyaluran KUR untuk UKM. Kemudahan itu antara lain adalah proposal p engajuan kredit tidak lagi memerlukan pengecekan data Bank Indonesia dan nasabah tidak lagi dipertimbangkan berdasarkan kredit konsumtif, seperti kredit kepemilikan rumah, kredit kepemilikan kendaraan bermotor, atau kartu kredit.

Sebelumnya pemerintah menurunkan suku bunga KUR dari 16 persen menjadi 14 persen per tahun untuk debitor pengusaha nonmikro. Sementara suku bunga KUR bagi pengusaha mikro diturunkan dari 24 persen menjadi 22 persen per tahun.

Syarifuddin mengatakan, penyaluran KUR yang kompleks mem buat pemerintah menyerahkan sebagian besar tugas ini kepada BRI yang berpengalaman mengelola kredit usaha mikro dan memiliki jaringan yang luas. Bank lain fokus mengembangkan lembaga perantara penyaluran KUR lewat koperasi, lembaga ventura, atau bank perk reditan rakyat (BPR). "KUR harus di-delivered secara utuh ke masyarakat," ujar Menkop.

Apindo juga aktif mengajak pengusaha untuk membantu UKM. Saat ini, Bank Mayapada telah turut memberikan kredit modal kerja untuk UKM maksimal Rp 50 juta dengan bunga 9,5 persen per tahun.

"Soal bunga bank yang rendah ini sangat susah dan kami yang besar saja menghadapi masalah ini. Jadi, Apindo berusaha membantu pengusaha kecil ini untuk mendapatkan kredit berbunga rendah dan jaringan pemasaran," ujar Sofjan.

Sektor riil

Pengembangan pengusaha kecil dan menengah kini menjadi program prioritas Apindo. Menurut Sofjan, pengusaha besar tetap dibutuhkan untuk pertumbuhan namun pengusaha UKM juga penting untuk pemerataan dan menggerakkan sektor riil.

Oleh karena itu, Apindo kini menyusun program mengajak pengusaha UKM berpameran ke luar negeri untuk mencari mitra dagang dan pasar internasional. Apindo baru mengajak 50 pengusaha UKM ke Shanghai dua pekan lalu dan bulan Oktober 2010 dijadwalkan mengajak 100 pengusaha UKM ke Nanning , China untuk tujuan yang sama.

"Pemerintah perlu mewajibkan bank asing menyediakan kredit modal berbunga rendah untuk UKM dari dana CSR mereka. Izin UKM juga harus dipermudah tanpa bayar agar mereka berkembang," usul Sofjan.

Abdul Latief, mantan Menteri Tenaga Kerja tahun 1993-1998, mengatakan, pertumbuhan ekonomi saat ini hampir tidak menyentuh sektor riil dan lebih didominasi sektor padat modal. "Pendekatan moneter jangan terlalu dipaksakan. Perhatikan juga sektor riil," kata Abdul Latief. Laporan wartawan KOMPAS Hamzirwan

keuangan daerah Daerah tak akuntabel


SURABAYA: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Kota Seluruh Indonesia (APKASI) menilai manajen keuangan pemerintah daerah yang tidak akuntabel dan kredibel merupakan penyebab utama buruk dan minimnya kualitas belanja daerah yang bersumber dari anggaran yang bersumber dari pendapatan dan belanja negara (APBN).

Tanggapan ini menyusul, kualitas belanja yang masih timpang antara belanja modal dan pegawai sempat dikritisi oleh Menkeu, Agus Martowardoyo dalam Rapat Kerja III Presiden pada awal Agustus kemarin.  Menurut menteri, banyak anggaran daerah lebih besar diserap untuk belanja pegawai, bukan untuk infrasruktur.

Paling tidak dalam empat tahun terakhir, jatah belanja modal terus menurun. Pada 2007, belanja modal daerah masih sebesar Rp105 triliun. Namun, pada 2010 turun menjadi Rp96 triliun. Sedangkan belanja pegawai, pada kurun waktu yang kian melojak, dari Rp123 triliun menjadi Rp199 triliun. Pada 2010 pula paling tidak ada 145 dari 498 pemerintah daerah yang mengalokasikan belanja pegawai mencapai lebih dari 60% dari total belanja.

Ketua umum APKASI Sujono mengatakan, banyak daerah yang masih belum profesional dalam memanajemen keuangan. Termasuk perencanaan dan pelaksanaan. Penundaan sejumlah pembangunan infrastruktur tersebut dikarenakan manajemen keuangan dari pemerintah tersebut yang sama sekali tidak akuntabel. “Masih banyak anggaran pemerintah daerah yang disclaime di mata pemerintah pusat,” kata Sujono saat dikonfirmasi Bisnis, kemarin.

Hal klasik, yang menjadi alasan lambatnya pembanguan pemerintah daerah adalah membubungnya belanja pegawai yang harus dilaksanakan dan tidak dapat ditekan. Sebenarnya, tinggnya belanja pegawai bukan satu-satunya alasan pemerintah daerah untuk menunda pembangunan belanja infrastruktur. Padahal, negara sudah menyiapkan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) yang disetujui dan disahkan untuk sharing pembangunan infrastruktur daerah.

Hanya saja, lanjut Sujono, pada kabupaten-kabupaten dengan sumber pendapatan minim memang jadi kendala tersendiri dalam pengelolaan belanjanya. Ditambah lagi, anggaran dari APBN untuk belanja rutin belum turun. Sehingga, anggaran belanja modal ikut terserap. Dicontohkannya, untuk Kabupaten Pacitan yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya minim.



Buruknya profesionalisme pimpinan daerah pun dicerminkan dengan ketakutan pada penyidikan saat pemerintah daerah melaksanakan proyek pembanguan. Sujono mengatakan, mash banyak pimpinan daerah takut disidik aparat yang berwenang terkait keuangan proyek. Ketakutan itu, justru menunjukkan citra buruk manajemen keuangan pemerintah daerah. “Perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” kata Sujono.

Masalah perizinan investasi terpusat, juga masih menjadikan polemik kurangnya pembangunan di sejumlah daerah. Negara masih belum mempermudah perizinan bagi investor yang akan masuk di daerah. Pemintah daerah sulit dan bahkan tidak bisa menentukan target investasi karena sampai saat ini semua masalah perizinan merupakan wewenang dari pusat. Bahkan, target investasi infrastruktur di sejumlah daerah belum dapat dikelola secara matang. “Perijinan pembangunan infrastruktur di tingkat pusat masih terkesan rumit,” kata Sujono.

Seharusnya, lanjut Sujono, pemerintah pusat lebih memudahkan perizinan guna meningkatkan serapan sharing belanja infrastruktur dari APBN. Selain itu, tidak adanya sistem pengurusan dan pembiayaan yang transparan membuat sejumlah pemimpin daerah hanya menganggarkan belanja pegawai pada RPJMD-nya. “Dampaknya sejumlah kepala daerah merasa kesulitan dalam mengurus investasi, baik dari pemerintah daerah maupun pihak ketiga,” kata Sujono.

Sebagai proyeksi lanjutan, APKASI berencana meningkatkan pelatihan pengelolaan anggaran. Sebenarnya, saat ini APKASI sudah melakukan pelatihan dibantu oleh pemerintah Jerman. Pelatihan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri, tetapi juga dibantu oleh negara-negara lain. “Tujuannya untuk membantu meningkatkan kemampuan manajemen kepala daerah,” kata Sujono. ASHARI PURWO

Lonjakan penumpang diprediksi capai 6,35%

SURABAYA: Kementrian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi jumlah pemudik yang menggunakan moda transportasi darat laut dan udara pada Lebaran 2010 melonjak hingga 6,35% atau sebanyak 14.592.180 penumpang dari tahun 2009.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan Soeroyo Alimoeso mengatakan, lonjakan penumpang pada musim Lebaran 2010 lebih rendah dari 2009 yang mencapai 8%. “Lonjakan penumpang diprediksi hanya mencaai 6,35%,” kata Soeroyo saat meninjau kesiapan moda transportasi angkutan masssal kereta api di stasiun Pasar Turi Surabaya, kemarin.

Soeroyo menambahan, Ditjen Perhubungan telah mengerahkan seluruh moda transportasi guna menjamin tersedianya sarana angkutan massal yang paling sering digunakan untuk aktivitas mudik. Seluruh penumpang akan diangkut dengan 34.358 armada bus, 119 kapal SDP, 214 rangkaian kereta api, 718 kapal laut dan sedikitnya 224 pesawat untuk penerbangan domestik. “Ditambah lagi untuk kereta api sebanyak 15 rangkaian kereta tambahan dan komunitas,” kata Soeroyo melengkapi.

Sementara data lonjakan kendaraan pribadi angkutan Lebaran 2010 diprediksi naik sebanyak 3.617.666 unit atau 14,96% dari 3.146.945 unit pada mobil, sedangkan pada sepeda motor naik sebanyak 4,60%, dari 1.373.916 unit dari 1.313.495 unit pada 2009.

Seluruh jaminan kenyamanan bebas calo mulai arus mudik hingga balik pun ditegaskan oleh Soeroyo Alimoeso. Soeroyo mengimbau kepada seluruh calon penumpang untuk membeli tiket pada loket yang telah disediakan untuk seluruh moda transportasi. “Jika ada pejabat oknum pemerintah terlibat kasus percaloan kami akan menindak tegas dengan memberikan sanksi,” kata Soeroyo.ASHARI PURWO

Target lapangan kerja tidak relevan

SURABAYA: Target pemerintah terkait tersedianya lapangan kerja di Indonesia sebanyak 10,7 hingga 2014 pada angkatan kerja dinilai kurang relevan jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk pada 2010 sebanyak 32,5 juta jiwa.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia tercatat 237,6 juta jiwa. Jumlah ini bertambah sekitar 32,5 juta jiwa dari jumlah penduduk sebelumnya yang tercatat di tahun 2000. Sementara, pemerintah hanya menargetkan 10,7 juta lapangan kerja terbuka baru hingga pada 2014.

Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jawa Timur Andy Irfan menyatakan belum ada komitmen dari pemerintah untuk mengatasi pengangguran, baik dalam jangka pendek menengah maupun jangka panjang. “Hal itu terbukti pada perbandingan antara ledakan penduduk dan target tersedianya lapangan kerja,” kata Andy saat dikonfirmasi Bisnis, kemarin.

Andy melanjutkan, hanya sekitar 60% dari total ledakan penduduk 2010 yang ditargetkan dapat bekerja hingga 2014. Padahal, jumlah pengangguran pada kurun waktu sepuluh tahun terkahir belum terselesaikan. Dalam hal ini, pemerintah sama sekali tidak memiliki strategi pasti menekan angka pengangguran. “Hal ini membuktikan kurnagnya komitmen pemerintah dalam menekan angka pengangguran,” kata Andy.

Kondisi saat ini, lanjut Andy, angka pengangguran hanya dapat ditekan pada sektor pekerjaan informal. Seperti menjual rokok, dengan pendataan pedagang kaki lima yang ada di setiap sudut kota. “Ada juga pekerjaan yang hanya diterimakan pada penganggur selam tiga sampai empat bulan, selebihnya mereka menganggur lagi,” kata Andy.

Andy mengatakan, pemerintah perlu menerapkan strategi pertumbuhan ekonomi makro yang berbasis pada lapangan kerja, bukan hanya penanaman investasi. Saat ini, masih banya perusahaan asing yang emnanamkan modal, namun membawa pekerjasendiri dari negara asal. “Strategi berdasar kebijakan inilah yang membuat pertumbuhan ekonomi hanya berdasar pada ola konsumtif,” kata Andy.

Sementara, menanggapi kebijakan pemerintah terkait strategi penurunan angka pengangguran, Ketua Forum Daerah Usaha Kecil Menengah (Forda UKM) Jawa Timur Nur Cahyudi mengatakan, perlu adanya komitmen pemerintah mengiatkan sektor informal melalui UKM. “Penggiatan pada sektor UKM masih sangat memungkinkan untuk mengurangi ketatnya pesaingan pada angkatan kerja,” kata Nur.

UKM, lanjut Nur, masih sangat mampu diharapkan untuk meningkatkan sumberdaya lokal dengan produksi yang lebih mengarah pada kebutuhan. Namun, kondisi UKM saat ini masih sangat membutuhkan komitmen tinggi dari pemerintah terkait modal, strategi pemasaran dan kebijakan pendukung, antara lain subsidi pada setiap kebijakan energi. “Pemerintah masih dapat mengandalkan UKM dengan basis ketrampilan, kerajinan, dengan kapasaitas teknologi tepat guna guna menekan angka pengangguran,” kata Nur.ASHARI PURWO

Lebaran 2010: Bebas calo, aman dan terangkut

SURABAYA: Kementerian Perhubungan memberikan jaminan bebas calo, aman dan terangkut sampai tempat tujuan pada pelaksanaan pengangkutan calon penumpang selama Lebaran 2010 dengan menggunakan seluruh moda transportasi.

Menteri perhubungan Freedy Numberi menjamin tidak akan ada lagi calon penumpang yang terlantar atau tak terangkut. Sebelum memberikan jaminan kepada seluruh penumpang, Freedy telah memastikan kesiapan angkutan Lebaran dengan melakukan inspeksi mendadak di stasiun Pasar Turi Surabaya dan terminal Bungurasih dan bandara Juanda Sidoarjo, kemarin. Selain itu, Freddy juga memastikan keamanan bagi seluruh calon penumpang baik melalui jalur darat, laut serta udara dengan bantuan pengamanan.

Seluruh jaminan kenyamanan mulai arus mudik hingga balik pun ditegaskan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan Soeroyo Alimoeso dengan jaminan bebas calo. Soeroyo mengimbau kepada seluruh calon penumpang untuk membeli tiket pada loket yang telah disediakan untuk seluruh moda transportasi. “Ini juga menyangkut kenyamanan pembelian dan harga tiket angkutan saat Lebaran,” kata Soeroyo, saat mengikuti sidak bersama kementrian di Surabaya, kemarin.

Dalam rangka memberantas calo tiket, Soeroyo menegaskan, akan menindak oknum instansi terkait yang terlibat percaloan. Penegakan hukum bersama kepolisian dan memperluas loket penjualan tiket. “Saya harapkan kita sama-sama melakukan tindakan yang tidak mendorong terciptanya percaloan,” kata Soeroyo.

Telah dikerahkannya seluruh moda transportasi guna menjamin tersedianya sarana angkutan massal yang paling sering digunakan untuk aktivitas mudik dinilainya sudah cukup memadai dan siap, termasuk kereta api. seluruh moda diprediksi dapat mengangkut sedikitnya 15.519.392 penumpang yang naik 6,35% dari tahun 2009 sebanyak 14.592.180 penumpang.

Soeroyo menambahkan, seluruh penumpang akan diangkut dengan 34.358 armada bus, 119 kapal SDP, 214 rangkaian kereta api, 718 kapal laut dan sedikitnya 224 pesawat untuk penerbangan domestik. “Ditambah lagi untuk kereta api sebanyak 15 rangkaian kereta tambahan dan komunitas,” kata Soeroyo melengkapi.

Sementara data lonjakan kendaraan pribadi angkutan Lebaran 2010 diprediksi naik sebanyak 3.617.666 unit atau 14,96% dari 3.146.945 unit pada mobil, sedangkan pada sepeda motor naik sebanyak 4,60%, dari 1.373.916 unit dari 1.313.495 unit pada 2009.

Tuntaskan Pipa Kodeco segera

SURABAYA: Penuntasan kasus penyelesaian pendalaman jalur pipa minyak dan gas milik PT Kodeco Energy Ltd yang menghambat alur pipa yang menghambat alur pelayaran barat Surabaya (APBS) mendesak dilakukan.

Namun hingga saat ini, pemerintah masih belum menganggap pemindahan  pipa gas milik PT Kodeco Energy Ltd. yang melintas tepat di buoy 7 dan buoy 8 Alur pelayaran Barat Surabaya (APBS) belum mendesak dilakukan. Dalam jangka pendek, problem pelayaran pada alur yang memiliki lebar 100 meter ini cukup dengan melakukan pendalaman pipa hingga minus 19 LWS. Sekitar 500 meter lebar Selat Madura saat ini hanya 200 meter yang bisa dilewati kapal ukuran besar. 

Padahal, selain menggangu jalur transportasi jalur laut, pengembangkan pelabuhan baru di Socah Bangkalan pun juga terganggu. Pada posisi ini, pipa sangat mengganggu proyek tersebut, karena dalam rencana kedalaman kolam pelabuhan Socah akan mencapai minus 16 LWS.

Dalam kunjungannya di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, mengungkapkan bahwa problem pelayaran APBS akibat keberadaan pipa Kodeco dalam jangka pendek bisa diatasi cukup dengan mendalamkan pipa hingga minus 19  low water spring (LWS) dari posisi saat ini sekitar minus 12 LWS. “Pada penyelesaian kasus ini, komitmen yang tinggi dari Kodeco sangat diperlukan,” kata Hatta seusai mengadakan pertemuan dengan BP Migas dan Pelinndo, di kantor Terminal Petikemas Surabaya (TPS), Surabaya, kemarin.

Berdasar kesepakatan, Hatta mendesak pemindahan pipa dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus dan berakhir pada 10 November 2010. “Masalah pipa agar segera diatasi sehingga tidak mengurangi volume angkutan pelayaran. Angkutan ke depan sudah harus mampu dengan kapasitas 5.000 Teus perkapal,” kata Hatta.

Sementara, persoalan pipa Kodeco menjadi bahasan utama kunjungan lima menteri, yakni Menko Perekonomian, Menteri BUMN, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, dan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh di Jatim.

Terkait pembenaman pipa, Menteri BUMN Mustafa Abu Bakar memberikan jaminan pada kasus penyelesaian pendalaman pipa Kodeco setelah berunding secara singkat dengan pihak BP Migas dan pihak PT Pelindo III. “Penyelesaian jalur pipa yang menghambat alur pelayaran barat surabaya (APBS) akan tuntas pada 10 November 2010,” kata Mustafa saat mendampingi Hatta.

Setelah itu, lanjut Mustafa, baru solusi jangka panjang dengan memindahkan pipa ke jalur alternatif akan dibicarakan secara komperhensif. Pasca pembenaman sebagai solusi jangka pendek, baru akan dikembangkan jalur alternatifnya. “Namun prosesnya tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. “Harus ada pembicaraan dan perkiraan matang dan lebih komperhensif. Sebab, ini harus mempertimbangkan pasokan gas untuk pembangkit PLN yang berada di Gresik,” kata Mustafa.

Akibat sementara yang ditimbulkan pipa Kodeco bertekanan tinggi di APBS adalah berkurangnya muatan maksimal pada kapal-kapal bermuatan 21 ribu ton. Kapal TWT yang bermuatan 21 ribu ton harus menyisakan muatannya menjadi maksimal hanya 17 ribu ton.  ASHARI PURWO

Lahan Kritis Di Lereng Gunung Lawu Mengkhawatirkan

MADIUN: Lahan kritis di lereng Gunung Lawu mengkhawatirkan. Hingga saat ini, luas lahan kritis mencapai 1.631 hektare. Jika tidak ada upaya pemulihan segera, lahan kritis itu rawan menyebabkan terjadi bencana longsor, banjir, dan puting beliung pada saat musim penghujan seperti saat ini.

Lahan kritis akibat kebakaran hutan beberapa waktu lalu itu menyebar berada di lima daerah yakni Kabupaten Ngawi, Madiun, Magetan, Ponorogo, hingga Pacitan. Lahan kritis ini berada di daerah hutan lindung dan hutan produksi masuk wilayah Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Lawu Dan Sekitarnya (Ds)

Humas Perhutani KPH Lawu Ds, Mujiono, mengakui, lahan kritis akibat kebakaran hutan itu dapat memicu terjadinya bencana banjir, longsor, maupun puting beliung. Dalam jangka panjang, kata dia, juga dapat menganggu keseimbangan alam dan ekosistem. "Kerusakan hutan akibat kebakaran memang cukup parah. Oleh karena itu, mulai musim penghujan ini kita mulai menggalakkan penanaman pohon di daerah lahan kritis itu," ujarnya, kemarin.

Jenis pohon yang ditanam di daerah hutan lindung yakni jenis rimba liar seperti Akasia dekuren, pajang, dan puspa yang tumbuh dengan cepat. Sedangkan, di daerah hutan produksi ditanam pohon pinus. Pada 2009, kata dia, akan ditanam 2.000 pohon berbagai jenis. Kemudian, pada 2010 ditanam 3.000 pohon berbagai jenis, dan pada 2011 ditanam 2.500 pohon berbagai jenis di daerah lahan kritis tersebut.

Menurut dia, selain melibatkan petugas Perhutani, upaya pemulihan dan pelestarian hutan ini juga melibatkan masyarakat pinggiran hutan. Sebab, kata dia, mereka memiliki peran penting untuk ikut menjaga dan melestarikan hutan. "Selama ini, sebagian besar kasus kebakaran hutan itu juga disebabkan oleh ulah manusia. Seperti misal, pembalakan liar. Sehingga, tidak mungkin melestarikan hutan kalau tidak ada keterlibatan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu menurut Kepala Sub Seksi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Perhutani KPH Lawu Ds, Muhajin, mengatakan, di kawasan hutan lereng Gunung Lawu sedikitnya terdapat 157 desa hutan yang tersebar di lima kabupaten. "Masyarakat di pinggiran hutan ini terkena dampak langsung jika terjadi kerusakan hutan. Begitu pula sebaliknya, jika hutan berproduksi dan lestari mereka juga merasakan manfaatnya langsung," ujarnya.

Selama ini, kata dia, masyarakat pinggiran hutan ini sebagian besar sudah memiliki kesadaran untuk menjaga dan melestarikan hutan. Namun, kata dia, masih ada pula yang mengambil keuntungan sesaat dengan cara merusak hutan.

Sekadar diketahui, luas hutan produksi di wilayah Perhutani KPH Lawu Ds ini mencapai 25.160,5 hektar, luas hutan lindung 26.477,3 hektare, luas hutan tak berproduksi 747,2 hektare. Sedangkan, luas hutan yang masuk wilayah Kabupaten Ngawi mencapai 5.354,7 hektare, hutan yang masuk wilayah Magetan mencapai 5.717,4 hektare, hutan masuk wilayah Kabupaten Madiun mencapai 4.337,7 hektare, hutan masuk wilayah Ponorogo mencapai 34.945,8 hektare, dan hutan masuk wilayah Pacitan mencapai 2.027,4 hektare. Sedangkan, total luas hutan di wilayah Perhutani KPH Lawu Ds mencapai 52.385,0 hektare.ASHARI PURWO

Banjir Rendam Daerah Aman Madiun dan Ngawi

MADIUN: Sedikitnya puluhan rumah di daerah aman banjir Kabupaten Madiun dan Ngawi, Jawa Timur terndam banjir akibat luapan sungai Bengawan Madiun, Jumat (5/2). Tak hanya rumah, air bah juga menggenangi puluhan hektar sawah. Selain membuat jalur utama penghubung antar desa terganggu, ketinggian banjir yang mencapai lutut orang dewasa, membuat sebagian warga bersiaga dan siap mengungsi.

Suradi, 43, warga Desa Sogo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun mengatakan, banjir yang datang tiba-tiba langsung merendam jalan desa hingga masuk ke rumah warga. Akibatnya jalur transportasi antardesa terganggu. Banjir kiriman lereng Gunung Wilis ini merendam tiga desa. Yakni, Desa Sogo, Banaran, dan Pecinan.

Kuatnya arus banjir membuat warga terdampak banjir bersiaga siap mengungsi. Menurut sejumlah warga banjir kali ini merupakan banjir kiriman dari lereng Gunung Wilis Utara. Sebab, di hutan kawasan Saradan dan Pilang Kenceng, hutanya telah gundul. Juga saluran Bengawan Madiun yang sudah mengalami pendangkalan.

“Hujan deras selama beberapa jam pada Kamis (4/2) malam, telah membuat air Sungai Moneng meluap. Akibatnya, air menggenangi jalan-jalan desa dan rumah. Air mulai masuk ke Desa Sogo sekitar pukul 07.30 WIB tadi, hingga akhirnya air masuk ke perkampungan warga. padahal sebelumnya daerah ini merupakan daerah aman dari banjir,” ujar Suradi.

Camat Balerejo, Edy Riswantoro, mengatakan jumlah rumah di Desa Banaran yang terendam sebanyak 34 kepala keluarga (KK), di Desa Pacinan sebanyak tujuh KK, dan di Desa Sogo beruntung hanya menggenangi halaman rumah dan jalan. Selain itu, tanaman padi berumur 40 hari seluas 5 hektare di Desa Banaran dan 7 hektare di Desa Pacinan juga terendam air. 
   
“Ketinggian air bervariasi. Mulai dari 40 sentimeter hingga hampir satu meter. Air mulai memasuki pemukiman warga sekitar pukul 04.00 WIB pagi tadi. Awalnya menggenagi Desa Banaran, lalu Pacinan, dan terakhir Desa Sogo. Hingga siang ini, ketinggian air di sejumlah titik masih mencapai lutut orang dewasa,”ujar Edy Riswantoro.

Pihak kecamatan, tambah Edy Riswantoro,  juga mengimbau kepada warga untuk mewaspadai curah hujan yang masih tinggi, sehingga bencana banjir masih dimungkinkan dapat terjadi lagi. Warga diminta untuk mempersiapkan tempat-tempat yang lebih tinggi dan aman, jika banjir dalam skala besar melanda wilayah ini.

Data dari Bakesbangpolinmas Kabupaten Madiun, selama musim penghujan, wilayah Kabupaten madiun yang rawan banjir meliputi Kecamatan Wungu, Kecamatan Madiun, Kecamatan Balerejo, Kecamatan Pilangkenceng, dan Kecamatan Sawahan.

Sementara itu, banjir yang merendam sejumlah daerah di Kabupaten Madiun, sejak pagi, mulai meluas ke wilayah Kabupaten Ngawi. Banjir dengan ketinggian lutut orang dewasa merendam puluhan rumah warga Desa Babatan Kecamatan Pangkur, serta melumpuhkan jalur transportasi antara Kecamatan Pangkur dan Kwadungan. Banjir terjadi akibat luapan sungai yang sama, Bengawan Madiun.

Banjir juga menyebabkan puluhan hektar berbagai tanaman petani tanaman petani rusak terendam banjir. Warga sendiri tak bisa berbuat banyak atas bencana banjir yang terus merendam kampung mereka hampir setiap tahun.

Tercatat banjir selalu terjadi di Ngawi hampir setiap tahun. Kasus terakhir terjadi tahun 2007 hingga menenggelamkan sebgaian besar wilayah Ngawi hingga memakan 21 korban jiwa.ASHARI PURWO

Black Spot di Wilayah Polwil Madiun


MADIUN: Tingginya intensitas kecelakaan di wilayah eks-Karesidenan Madiun memaksa jajaran Kepolisan Wilayah (Polwil) Madiun menetapkan sebagian wilayahnya sebagai kawasan rawan kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas).

Polwil Madiun menetapkan Ngawi sebagai wilayah yang memiliki titik rawan laka atau black spot paling banyak. Karena sering terjadi kecelakaan yang menelan korban jiwa, jalur tersebut sering dikenal sebagai jalur tengkorak.

Diakui, selain tingginya intensitas kecelakaan lalu lintas pada jalur tengkorak, kondisi medan yang bergelombang, berlubang, menyempit dan sebagian berliku-liku di tengah kawasan hutan menjadi faktor penunjang terjadinya kecelakaan. Selain itu, penyebab lain adalah minimnya sarana dan pra sarana penerangan jalan.

“Selain kondisi jalan dan sarana prasarana, arus kendaraan yang padat pun menjadikan jalur Ngawi-Mantingan rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan umumnya terjadi arena human error atau kesalahan pada manusia,” ujar Kasubag Lantas Polwil Madiun, Kompol Sudarsono, Minggu (6/9).

Sementara itu, kapolres ngawi ABP Budi Sadjidin mengatakan, jalur Ngawi yang selama ini selalu menyebabkan kecelakaan fatal, terdata sejumlah black spot diantaranya, jalur Ngawi-Mantingan sepanjang 36 kilometer dari arah ke barat Kota Ngawi. Di jalur itu, ada tujuh titik rawan laka yang berada di Kilometer (Km) 32-36 tepatnya di Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi sebagai daerah paling rawan kecelakaan lalu lintas (laka lantas).

Black spot Ngawi juga meliputi jalur Karangbanyu Km 22-23, Gendingan Km 29-30 di Kecamatan Widodaren, Desa Jenggrik Km 9-10, Bangunrejo Km 13-15 di Desa Jengkrik, Kecamatan Kedunggalar dan di KM 1 tepatnya di Jalan Basuki Rahmat, Kota Ngawi.

”Sepanjang jalur Ngawi-Caruban (Kabupaten Madiun) di KM 89 tepatnya di Desa Padas, Kacamatan Ngawi dan jalur Ngawi-Maospati (Magetan) di KM 9-10 tepatnya di Desa Tambakromo, Kecamatan Geneng sebagai daerah yang rawan kecelakaan,” ujar Budi Sadjidin.

Tak hanya itu, jalur yang rawan kecelakaan yakni jalur Ngawi-Bojonegoro sepanjang 20 kilometer. Jalur ini berada di daerah perbukitan dengan tikungan-tikungan tajam dan kondisi jalan yang naik turun tajam.

Tak hanya black spot di Ngawi, antisipasi juga dilakukan di jalur Caruban-Ngawi melalui Karangjati dan Maospati-Ngawi. Dua jalur tersebut juga menjadi jalur mudik Lebaran. Saat ini jalur-jalur rawan laka lantas tersebut diperbaiki agar siap untuk mudik Lebaran mendatang.

“Kecelakaan di Ngawi paling banyak menelan korban jiwa, pada semester pertama tahun 2009 saja sudah terjadi sekitar 154 kecelakaan lalu lintas dengan 66 korban meninggal dunia,” ujar Budi Sadjidin.

Tak ketinggalan, Kasat Lantas Polres Madiun, Iptu Wavek Arifin juga menetapkan sejulah titik rawan kecelakaan. jalur Saradan-Caruban-Madiun juga ditetapkan sebagai jalur black spot, terutama, Km 134-136 di Saradan. Jalur tersebut paling rawan karena berkelok dan gelap.

Sementara, untuk black spot di jalur Madiun-Surabaya yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas antara lain di jalur Saradan-Madiun tepatnya di Km 134-135 Desa Nampuh, Kecamatan Gemarang, Km 138-142 Desa Sidorejo, Kecamatan Saradan, Km 145-150 Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan.

Selanjutnya adalah Km 152-155 tepatnya Desa Klitik dan Desa Babadan, Kecamatan Wonoasri, Km 158-159 Desa Garon, Kecamatan Balerejo dan Km 160-163 tepatnya di Desa Gunungsari dan Desa Tiron, Kecamatan Madiun.

Jalur rawan kecelakaan lalu lintas jalur Caruban Kabupaten Madiun-Karangjati Kabupaten Ngawi berada di sepanjang 20 Km. Titik rawan laku terjadi di 151-153 Desa Purworejo, Kecamatan Pilangkenceng.

Untuk jalur Madiun-Maospati Kabupaten Magetan sepanjang 16 Km, daerah titik rawannya terjadi di Km 172-175 Desa Mancaan dan Desa Kincangwetan, Kecamatan Jiwan.

Sedang untuk jalur Madiun-Ponorogo sepanjang 35 Km dengan titik rawan di Km 172-177 Desa Kaibon dan Desa Sangen Kecamatan Geger, Km 182-183 Desa Pagotan dan Geger Kecamatan Geger, Km 185-186 Desa Gunungsari Kecamatan Dolopo dan Km 180-183 Desa Mlilir Kecamatan Dolopo.

Data yang dimiliki,tahun 2007 terdapat 29 kejadian . Korban laka lantas yang meninggal dunia sebanyak 16 orang,luka berat 8 orang dan luka ringan 34 orang. Kerugian materiil dari akumulasi kejadian itu sebesar Rp35.725.000.

Di titik yang sama, tahun 2008 kasusnya cenderung meningkat,ada sebanyak 45 kejadian.Korban yang meninggal ada 12 orang,luka berat 1 dan luka ringan berjumlah 33 orang. Kerugiaan material mencapai Rp 79.250.000.Tahun 2009 hingga semester pertama(Januari-Juli), dengan jumlah sebanyak 9 kejadian. Korban yang meninggal ada 6 orang dan kerugian materiil mencapai Rp 12.400.000.

Wavek juga menjelaskan, anatomi area black spot therapy meliputi jalur itu masuk jalan nasional atau provinsi yang menghubungkan jalur Solo-Madiun-Surabaya. Spesifiknya, jalan lepas pandang,sempit dan bergelombang. Belum lagi,bahu jalan terlalu rendah dibandingkan ruas jalan. Ada di satu titik kemiringan jalan tepat pada tikungan.Kondisi jalan masih berlubang.

”Jalur maut itu jadi perhatian jajaran polwil dan pemkab setempat agar tidak lagi menelan korban. Pengaspalan sudah dilakukan memanjang ke ruas jalan lain,” ujar Wavek.

Penggunaan rompi khusus berisi tulisan imbauan saat mengatur lalin tersebut juga diproyeksikan bisa mengingatkan pengguna jalan untukselalu berhati-hati. Perlakuan yang sama juga diterapkan petugas yang melakukan patroli.Rompi itu, bertulis “R2 terobos marka celaka.”

Untuk mengurangi intensitas kecelakaan pada arus Lebaran 2009, jajaran Polwil Madiun memasang imbauan dan rambu black spot di sejumlah titik rawan kecelakaan seperti halnya di jalur Mantingan-Ngawi, Ngawi-Caruban dan Saradan-Madiun.

Dia mencontohkan, dengan didirikannya pos pengamanan di titik black spot itu, maka 1x24 jam bisa terus dipantau.ASHARI PURWO

PT INKA : Kereta Api Kedinasan Presiden Selesai 100 Hari Lagi

MADIUN: Tahun lalu, pemerintah melalui Departemen Perhubungan memesan kereta kedinasan yang akan digunakan oleh Presiden. PT INKA Madiun, Jawa Timur berjanji akan menyelesaikan kereta api kedinasan presiden dalam 100 hari mendatang.

Humas PT INKA Madiun, Fathor Rasid, Senin (19/10), mengatakan, kereta yang telah dikerjakan awal tahun 2009 ini sudah mencapai 60 persen. Tahap pengerjan kereta api berdesain Etnik Andalas-Borneo ini telah mencapai perakitan tahap akhir.

Saat ini, PT INKA sedang memproyeksikan organisasi ruangan gerbong kereta api kedinasan yang dipesan sejak 2008 ini. Termasuk bahan baku yang cocok dengan juga melihat faktor keselamatan.

“Yang akan membedakan kereta kedinasan ini dengan kereta api yang selama ini digunakan presiden adalah dari sisi faktor keamanan, keindahan, dan khususnya kenyamanannya yang akan lebih baik,” ujar Fathor Rasid seraya mengelak membicarakan total biaya pembuatan kereta super ekslusif ini.

Seluruh interior gerbong kereta api kedinasan ini direncanakan terbut dari bahan kelas satu. Seperti lantai direncanakan terbuat dari vinyl heavy duty, dinding direncanaan dibuat dengan bahan kayu jati dengan asen stainless steel. Sedang untuk plafon, Fathur rasyid mengatakan, didesain akan menggunakan polymer dengan lapisan kayu jati kelas satu.

”Selain mengutamaan keindahan, gerbong kereta ini juga didesain berdasaran keselamatan penumpang. Seluruh kaca jendela dan pintu gerbong kedinasan ini menggunakan sejenis kevlar atau kaca anti peluru,” ujar Fathor Rasid.

Dinding gerbong kereta ini pun juga direncanaan terpasang seperti AC dan kulkas. Gerbong kereta ini juga dilengkapi dengan satu ruang untuk staf pengamanan sebnayak 22 orang.

Menurut pesanan dari departemen perhubungan, PT INKA akan membuat dua berbong kereta api kedinasan. Dua gerbong dengan desain interior serba mewah ini dipesan tanpa lokomotif. Rencananya, gerbong ini akan dijalankan denga lokomotif biasa.

“Untuk selanjutnya pengerjaan kereta api kedinasan ini adalah pengecatan, pemasangan interior dan berbagai tes yang menyangkut keselamatan seperti tes hujan, tes statis dan tes run,” ujar Fathor Rasid.ASHARI PURWO