Target lapangan kerja tidak relevan

SURABAYA: Target pemerintah terkait tersedianya lapangan kerja di Indonesia sebanyak 10,7 hingga 2014 pada angkatan kerja dinilai kurang relevan jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk pada 2010 sebanyak 32,5 juta jiwa.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia tercatat 237,6 juta jiwa. Jumlah ini bertambah sekitar 32,5 juta jiwa dari jumlah penduduk sebelumnya yang tercatat di tahun 2000. Sementara, pemerintah hanya menargetkan 10,7 juta lapangan kerja terbuka baru hingga pada 2014.

Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jawa Timur Andy Irfan menyatakan belum ada komitmen dari pemerintah untuk mengatasi pengangguran, baik dalam jangka pendek menengah maupun jangka panjang. “Hal itu terbukti pada perbandingan antara ledakan penduduk dan target tersedianya lapangan kerja,” kata Andy saat dikonfirmasi Bisnis, kemarin.

Andy melanjutkan, hanya sekitar 60% dari total ledakan penduduk 2010 yang ditargetkan dapat bekerja hingga 2014. Padahal, jumlah pengangguran pada kurun waktu sepuluh tahun terkahir belum terselesaikan. Dalam hal ini, pemerintah sama sekali tidak memiliki strategi pasti menekan angka pengangguran. “Hal ini membuktikan kurnagnya komitmen pemerintah dalam menekan angka pengangguran,” kata Andy.

Kondisi saat ini, lanjut Andy, angka pengangguran hanya dapat ditekan pada sektor pekerjaan informal. Seperti menjual rokok, dengan pendataan pedagang kaki lima yang ada di setiap sudut kota. “Ada juga pekerjaan yang hanya diterimakan pada penganggur selam tiga sampai empat bulan, selebihnya mereka menganggur lagi,” kata Andy.

Andy mengatakan, pemerintah perlu menerapkan strategi pertumbuhan ekonomi makro yang berbasis pada lapangan kerja, bukan hanya penanaman investasi. Saat ini, masih banya perusahaan asing yang emnanamkan modal, namun membawa pekerjasendiri dari negara asal. “Strategi berdasar kebijakan inilah yang membuat pertumbuhan ekonomi hanya berdasar pada ola konsumtif,” kata Andy.

Sementara, menanggapi kebijakan pemerintah terkait strategi penurunan angka pengangguran, Ketua Forum Daerah Usaha Kecil Menengah (Forda UKM) Jawa Timur Nur Cahyudi mengatakan, perlu adanya komitmen pemerintah mengiatkan sektor informal melalui UKM. “Penggiatan pada sektor UKM masih sangat memungkinkan untuk mengurangi ketatnya pesaingan pada angkatan kerja,” kata Nur.

UKM, lanjut Nur, masih sangat mampu diharapkan untuk meningkatkan sumberdaya lokal dengan produksi yang lebih mengarah pada kebutuhan. Namun, kondisi UKM saat ini masih sangat membutuhkan komitmen tinggi dari pemerintah terkait modal, strategi pemasaran dan kebijakan pendukung, antara lain subsidi pada setiap kebijakan energi. “Pemerintah masih dapat mengandalkan UKM dengan basis ketrampilan, kerajinan, dengan kapasaitas teknologi tepat guna guna menekan angka pengangguran,” kata Nur.ASHARI PURWO