Kamis, 19 Agustus 2010

Sektor Riil Butuh Perhatian Khusus

JAKARTA: Manajemen perbankan perlu membuat terobosan kebijakan untuk lebih memacu penyaluran kredit usaha rakyat. Pengembangan usaha kecil dan menengah kini patut menjadi prioritas nasional untuk lebih memeratakan sektor riil dan pertumbuhan perekonomian.

Demikian disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan seusai membuka Ramadhan Fair Ukea-Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) di Pasaraya Grande, Jakarta, Kamis (12/8/2010).

Turut hadir Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi, CEO Pasaraya Grande Abdul Latief, pene liti senior Center for Strategic and International Jusuf Wanandi, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Eivind S. Homme, dan pejabat sementara Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Peter van Rooij.

"Kami sudah mengevaluasi penyaluran KUR oleh enam bank nasional dan 13 bank pembangunan daerah. Kuartal I-2010 memang agak terlambat karena relaksasi kebijakan dan mereka sekarang sudah membuat penetrasi kebijakan supaya target semester II-2010 ini bisa tercapai," ujar Syarifuddin.

Pemerintah mengalokasikan KUR sebanyak Rp 100 triliun untuk lima tahun. Sebanyak Rp 90 triliun disalurkan melalui 19 bank dan Rp 10 triliun lagi melalui Jamkrindo dan Askrindo.

Pemerintah telah mempermudah prosedur penyaluran KUR untuk UKM. Kemudahan itu antara lain adalah proposal p engajuan kredit tidak lagi memerlukan pengecekan data Bank Indonesia dan nasabah tidak lagi dipertimbangkan berdasarkan kredit konsumtif, seperti kredit kepemilikan rumah, kredit kepemilikan kendaraan bermotor, atau kartu kredit.

Sebelumnya pemerintah menurunkan suku bunga KUR dari 16 persen menjadi 14 persen per tahun untuk debitor pengusaha nonmikro. Sementara suku bunga KUR bagi pengusaha mikro diturunkan dari 24 persen menjadi 22 persen per tahun.

Syarifuddin mengatakan, penyaluran KUR yang kompleks mem buat pemerintah menyerahkan sebagian besar tugas ini kepada BRI yang berpengalaman mengelola kredit usaha mikro dan memiliki jaringan yang luas. Bank lain fokus mengembangkan lembaga perantara penyaluran KUR lewat koperasi, lembaga ventura, atau bank perk reditan rakyat (BPR). "KUR harus di-delivered secara utuh ke masyarakat," ujar Menkop.

Apindo juga aktif mengajak pengusaha untuk membantu UKM. Saat ini, Bank Mayapada telah turut memberikan kredit modal kerja untuk UKM maksimal Rp 50 juta dengan bunga 9,5 persen per tahun.

"Soal bunga bank yang rendah ini sangat susah dan kami yang besar saja menghadapi masalah ini. Jadi, Apindo berusaha membantu pengusaha kecil ini untuk mendapatkan kredit berbunga rendah dan jaringan pemasaran," ujar Sofjan.

Sektor riil

Pengembangan pengusaha kecil dan menengah kini menjadi program prioritas Apindo. Menurut Sofjan, pengusaha besar tetap dibutuhkan untuk pertumbuhan namun pengusaha UKM juga penting untuk pemerataan dan menggerakkan sektor riil.

Oleh karena itu, Apindo kini menyusun program mengajak pengusaha UKM berpameran ke luar negeri untuk mencari mitra dagang dan pasar internasional. Apindo baru mengajak 50 pengusaha UKM ke Shanghai dua pekan lalu dan bulan Oktober 2010 dijadwalkan mengajak 100 pengusaha UKM ke Nanning , China untuk tujuan yang sama.

"Pemerintah perlu mewajibkan bank asing menyediakan kredit modal berbunga rendah untuk UKM dari dana CSR mereka. Izin UKM juga harus dipermudah tanpa bayar agar mereka berkembang," usul Sofjan.

Abdul Latief, mantan Menteri Tenaga Kerja tahun 1993-1998, mengatakan, pertumbuhan ekonomi saat ini hampir tidak menyentuh sektor riil dan lebih didominasi sektor padat modal. "Pendekatan moneter jangan terlalu dipaksakan. Perhatikan juga sektor riil," kata Abdul Latief. Laporan wartawan KOMPAS Hamzirwan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar